Bogor - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan kelembagaan 80.081 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Peresmian ini menjadi tonggak bersejarah dalam upaya membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berbasis gotong royong sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33.
“Hari ini adalah hari bersejarah. Kita meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini awal dari perjuangan besar bangsa menuju kemandirian ekonomi rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Senin (21/07/2025).
Koperasi sebagai Alat Perjuangan Rakyat
Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah wadah perjuangan bagi masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan dalam sistem ekonomi modern. Menurutnya, koperasi mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
“Gerakan koperasi ini sering dianggap ancaman oleh kapitalis besar karena bisa menjadi pesaing. Tapi inilah jalan kita untuk berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Prabowo.
Apresiasi dan Harapan dari Menteri Koperasi
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak sehingga percepatan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih dapat terwujud. Ia menyebut peluncuran ini sebagai tonggak sejarah sekaligus lompatan besar dalam menghidupkan kembali ekonomi gotong royong.
“Pembentukan sudah selesai di seluruh Indonesia. Kini kita masuk ke tahap kedua, yakni pengoperasian Kopdes/Kel Merah Putih,” jelas Budi Arie.
Ia menambahkan bahwa koperasi desa tidak hanya menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga simpul penting distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pemutus rantai distribusi yang selama ini merugikan rakyat kecil.
“Kita optimis, sesuai arahan Presiden, era Kopdes Merah Putih harus membuat rakyat yang untung duluan, bukan pengurusnya,” tambahnya.
Target Pengentasan Kemiskinan dan Stunting
Setelah beroperasi penuh, Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, menekan angka stunting, dan menghapus peran tengkulak maupun rentenir.
Bagi koperasi yang belum optimal, Kementerian Koperasi bersama pemangku kepentingan lain akan memberikan pendampingan berkelanjutan. “Yang belum beroperasi akan terus kita dorong agar segera berjalan,” kata Budi Arie.
Pengawasan dan Transformasi Digital
Untuk menjamin keberlanjutan dan menghindari potensi penyalahgunaan, Kemenkop bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan Agung, serta aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, pengelolaan koperasi juga akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, Kopdes/Kel Merah Putih ditargetkan tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di desa-desa,” ujarnya.
Tahap Operasional dan Target Oktober 2025
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, menambahkan bahwa pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini dapat beroperasi penuh pada Oktober 2025.
“Peluncuran ini adalah momentum kebangkitan koperasi sekaligus penguatan kembali sistem ekonomi Pancasila,” tegasnya.
Pada tahap operasional, ia menekankan pentingnya kesiapan model bisnis, peningkatan SDM, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait.
“Dengan langkah ini, koperasi diharapkan mampu memperkuat aset, mengejar ketertinggalan, dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang tangguh,” tutup Ferry.
